Merdeka.com - Memasuki hari ke-2, Rabu (23/10), Internet Governance Forum (IGF) 2013 di Bali banyak mengangkat tema seputar cyber security, infrastruktur internet di negara berkembang, dan soal perkembangan internet protocol versi 6 (IPv6).

Hal-hal terkait pembentukan kerangka hukum dalam mengatasi masalah spam, hacking dan kejahatan cyber yang kompleks, serta mengukur dampak-dampak dari isu keamanan tersebut menjadi perhatian banyak peserta.

Pembicaraan difokuskan pada pengembangan kerja sama internasional dan melihat sejumlah best practices di negara lain untuk dijadikan kerangka awal dalam Konvensi Cybercrime di Budapest, tahun depan. Salah satu poin kerangka hukum adalah peningkatan pengendalian email non komersial untuk mengatasi spam.

Namun, spam diharapkan bisa didefinisikan secara luas, bukan sekedar email sampah, juga mencakup pesan elektronik lainnya yang tidak diinginkan, yang mengarah pada kegiatan yang berbahaya, seperti phishing, malware, dan pencurian identitas.

Contoh memprihatinkan terkait dengan serangan spam terjadi di Meksiko, saat sekelompok criminal memblokir akses telepon darurat kepolisian setempat dengan spam sampai disebut oleh regulator telekomunikasi negara tersebut sebagai gangguan keamanan nasional.

Atas dasar itu lah, isu keamanan nasional yang butuh kerja sama semua pihak di dunia akan menjadi bagian dari kerangka hukum regulasi telekomunikasi internasional.

Diskusi di IGF juga mengangkat seputar keseimbangan antara perlindungan keamanan dunia maya demi keamanan nasional dengan penegakan hak-hak warga negara, terutama dalam hal privacy. Untuk itu perlu pembentukan manajemen risiko dan membuang jauh-jauh paradigma bahwa internet pasti aman 100 persen.

Cyber security merupakan kejahatan yang melintasi batas negara sehingga penting adanya kerja sama perjanjian multilateral guna mengatasi hal tersebut, baik di tingkat regional maupun internasional.

Masalah penindasan online juga menjadi bahasan utama, terutama terkait dengan praktik-praktik pembatasan kebebasan berekspresi melalui internet di sejumlah negara.

Isu Internet of Things (IOT ) juga diangkat, terutama dalam hal pembelakukan IPv6 serta menyoroti dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan di dalamnya, mengingat diperkirakan 50 miliar benda-benda fisik akan dihubungkan ke internet pada 2020.

Sumber : merdeka.com